Polemik Awalolong, Antara Hukum Positif dan Hukum Adat

“Tak Kenal Maka Tak Sayang”, ungkapan tersebut mungkin sangat cocok untuk Pulau Awalolong atau yang dikenal juga dengan nama Pulau Siput saat ini, sebuah pulau kecil yang terletak persis di pesisir pantai kota Lewoleba, Kabupaten Lembata NTT yang menjadi panorama alam bagi masyarakat sekitarnya, Pulau yang muncul ketika air laut mulai surut, begitu sebaliknya pulau tersebut tak  terlihat ditutupi oleh lautan yang biru ketika terjadi pasang.

Pulau Siput-Lewoleba (Mongabay)
Objek wisata tersebut kini menjadi sebuah polemik terhadap pengembangan dan pelestarian yang dirancang oleh pemerintah setempat dalam rancangan pembangunan sebagai objek wisata namun terdapat penolakan oleh segelintir orang,  dengan berbagai macam alasan penolakan, ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah cagar budaya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah milik suatu persekutuan masyarakat hukum adat, ada juga yang mengatakan bahwa apabila dibangun masyarakat sudah tidak bsa lagi mendekati pulau tersebut bahkan bagi mereka yang matapencahariannya sebagai nelayan takut akan pulau tersebut jika dibangun sebagai batasan bagi mereka untuk mencari penghidupan di perairan tersebut.  Mengenai polemik tersebut bisa di baca Disini.

Dengan munculnya polemik antara pro dan kontra terhadap pengembangan wisata tersebut, saya melakukan suatu penelusuran hukum terkait dengan masalah ini antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Apakah Awalolong/pulau siput adalah cagar budaya???

Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut UU no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam penelusuran terkait dengan Pasal 5, 6, 7, 8  Undang Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menerangkan tentang kriteria cagar budaya, benda, bangunan dan struktur, tidak ditemukan suatu kriteria yang merujuk atau menerangkan bahwa Awelolong adalah Cagar budaya.

Dalam Pasal 9, 10 juga tidak kita dapati suatu kriteria tentang apakah Awelolong sebagai suatu lokasi, ruang geografis, sehingga pasal 11 menegaskan bahwa Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Oleh sebab itu saya berkesimpulan bahwa secara hukum Awalolong atau Pulau Siput bukanlah merupakan  cagar budaya, sebagaimana yang dimaksud oleh mereka yang mengatakan Pulau Siput adalah cagar budaya, dan pada dasarnya pengaturan cagar budaya juga diatur oleh Peraturan daerah terkait dengan Perda RT/RW yang apabila tidak ditemukan dalam pengaturan dalam PERDA tersebut maka Awalolong tidak dapat dikatakan sebagai cagar budaya.

Dalam Pasal 13 Ayat (1) PERDA NO 1 TAHUN 2012 Tentang rincian induk pembangunan kepariwisataan Kab.Lembata menyebutkan bahwa kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a berada di kecamatan Nubatukan meliputi pantai Wewanbelen di desa Bour dan alam bawah laut pantai SGB Bungsu, Pulau Awololong, Pantai Wunopito dan habitat siput/kerang, teluk Lewoleba dan alam bawah laut, pantai Riang 2, Pantai Hukung dan alam bawah laut, Bukit Wolor di desa Bour, sumur alam dan mata air dari dalam batu desa Nubamado, air terjuan Waiuja di desa Bakalerek dan hutan Keam, serta duang dalam kota Lewoleba dan pantai Moo di ujung timur bandara Wunopito, makapliang.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.  27 Tahun Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Benarkah Awalolong adalah hak ulayat suatu persekutuan masyarakat hokum adat??

Hakulayat merupakan serangkaian hak masyarakat hokum adat yang berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupanmasyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Tahukah Anda apa yang disebut hak ulayat? Hak ulayat merupakan serangkaian hak masyarakathukum adat yang berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.Dalam beberapa literatur, ulayat diartikan sebagai wilayah.Pengakuan terhadap hak ulayat terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hokum adat.

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hokum adat yang bersangkutan sedangkan pelaksananya adalah penguasa adat masyarakat hokum adat yang bersangkutan. Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat adalah:

1.    Adanya masyarakat hokum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subjek hak ulayat;
2.    Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
3.    Adanya kewenanagan masyarakat hokum adat untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksanaan hak ulayat.


Berangkat dari pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pulau Siput atau Awalolong tersebut bukanlah suatu hak ulayat karena hak ulayat selalu berhubungan dengan TANAH bukan pulau dalam hal ini (Pulau siput/Awololong). Terlepas dari hari ini ada yang mengakui atas kepunyaan berdasarkan suatu pengakuan melalui peninjauan histori namun Negara ini adalah Negara hukum yang harus dibuktikan dengan suatu dalil yang kuat seperti pengakuan tentang suatu persekutuan masyarakat hokum adat yang ada di Riau Pekanbaru melalui perda. Sementara di kabupaten Lembata sendiri belum memiliki perda persekutuan masyarakat hukum adat.

UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomidengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

Jadi apabila kita merujuk pada poin UUD NKRI maka jelas bahwa semua dikembalikan kepada Negara dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengatur hajat hidup orang banyak khususnya bagi Masyarakat Lembata dalam peningkatan pembangunan dari segala sektor kehidupan yang dalam hal ini melalui pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah serta pemanfaatan masyarakat pesisir guna peningkatan penghasilan. Dengan demikian tidak ada salahnya jika pemerintah ingin mengelolah dan memanfaatkan Awelolong/pulausiput sebagai objek wisata yang tentunya akan berdampak pada peningkatan PAD kabupaten Lembata dan kesejahteraan hidup masayrakatnya.










Satria Mandala Lamawulo

Mahasiswa Pasca Sarjana Planologi Univ. Bosowa Makassar

March 02, 2019 - tanpa komentar